Author: admin

Posted on

Pemkab Kapuas Hulu: Komit Mendorong Sentra Wirausaha Madu Hutan

Sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu bersepakat melakukan aksi bersama dalam Pembentukan Sentra Wirausaha Produksi dan Pemanfaatan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu melalui penandatangan ‘Kesepahaman Kapuas Hulu’. Nota kesepahaman ini merupakan hasil dari kegiatan Workshop Pengembangan Madu Hutan di Kapuas Hulu yang di laksanakan pekan lalu (13/06) di Ibukota kabupaten, Kota Putussibau.

Butir-butir kesepahaman diantaranya menyepakati tentang pembentukan kelembagaan wirausaha pengembangan produksi dan pemanfaatan  madu hutan Kapuas Hulu, dalam bentuk sentra wirausaha produksi dan pemanfaatan HHBK komoditas madu hutan di wilayah Kapuas Hulu.

“Pembentukan sentra tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha produktif komoditas HHBK madu hutan di suatu wilayah masyarakat yang efektif dan efisien, khususnya di lingkup Kapuas Hulu,” jelas Joko Pramono, selaku wakil dari Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.

Para pemangku kepentingan terdiri dari penggiat pelaku usaha berbasis madu hutan seperti Kelompok Petani Madu Hutan (Periau) Kabupaten Kapuas Hulu, dan pemangku kepentingan kunci dari sektor pemerintah seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB), Kantor Lingkungan Hidup, Direktorat Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas, serta komponen masyaralat sipil diantaranya Perkumpulan KABAN, Yayasan Riak Bumi, WWF-Indonesia, Fauna Flora Internasional (FFI)  dan GIZ-FORCLIME.

Dalam workshop itu dipaparkan tentang produktivitas madu hutan yang cukup besar di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni 80 ton per tahun, dan hampir sebagian berasal dari ekosistem Danau Sentarum dan sekitarnya. Pada tahun 2010, tercatat omset penjualan madu oleh Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) sebesar 13 ton (Rp. 1.170.000.000,-). Omset tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan nilai omset sejak tahun 2006/2007.

Produksi yang tinggi tersebut merupakan sebuah titik keberhasilan dari pendampingan petani madu (kelompok periau) yang diinisiasi sejak tahun 2000 oleh beberapa pihak dengan cara pengorganisasian kelompok petani madu (kelompok Periau) melalui sistem panen madu lestari (SPML). Praktek berkelanjutan ini terutama dipraktekkan di beberapa titik potensial, seperti yang ada di dalam kawasan konservasi atau kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).

SPML ini bertujuan selain untuk menjamin keberlanjutan produksi madu yang secara tradisional sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat juga merupakan praktek terbaik yang sudah dilakukan petani madu di beberapa negara di Asia. Sejakt SPML ini dipraktekkan oleh kelompok periau, madu hutan Danau Sentarum kemudian dikenal luas di pasaran lokal, regional hingga nasional. Terlebih, saat ini produk madu hutan (Apis dorsata) yang berasal dari Danau Sentarum, hampir 4 tahun lamanya telah mendapatkan sertifikat madu organik dari lembaga penyedia sertifikat organik BIOCERT dari Bogor. Sertifikat organik inilah yang menjamin bahwa mulai dari panen hingga produk akhir pengemasannya madu danau sentarum dopanen dan diolah secara lestari serta melalui proses-proses yang menjaga mutu/kualitas organik sesuai tuntutan sertifikat organik tersebut.

Di dalam workshop juga diakui bahwa keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa kendala dan permasalahan seperti penyebarluasan teknis budidaya madu yang lestari, serta masih lemahnya kelembagaan masyarakat petani. Sementara di sektor hilir, kendala yang dominan adalah keterbatasan modal, penyerapan pasar, ketidakseimbangan rantai perdagangan, dan aspek pendampingan untuk terus meningkatkan kapasitas pengelola (kelompok periau).

Atas dasar masih banyaknya kendala inilah workshop pengelolaan madu hutan sebagai komoditas unggulan HHBK digelar dan patut disyukuri inisiatif ini mendapat perhatian dari pihak pemangku kunci, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Kementrian Kehutanan melalui Direktorat Bina Perhutanan Sosial.

“Kementrian kehutanan menaruh perhatian serius terhadap isu madu hutan ini”, kata Joko. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa langkah pertama yang penting dilakukan adalah penyamaan persepsi yang diaktualisasikan dalam bentuk kesepahaman bersama dan akan lebih bagus ditindaklanjuti dengan aksi konkrit seperti pembentukan kelembagaan yang efektif dan operasional dengan melibatkan masyarakat di hulu dan pelaku industri di hilir yang dijembatani oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

“Saya pikir adanya lembaga yang mengurusi madu penting hadir di Kapuas Hulu sebagai media pembinaan kapasitas wirausaha madu hutan yang terkonsentrasi, terfokus dan berkelanjutan”, kata Drs. H. M Hasan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu. Ia menegaskan bahwa lembaga wirausaha budidaya atau industri pengolahan HHBK madu hutan ini akan diarahkan tingkatkan kapasitanya agar lebih produktif, mandiri dan dapat mengelola kelembagaan secara berkelanjutan, sehingga dapat mengoptimalkan daya saing komoditas HHBK madu hutan mulai dari aspek produksi sampai dengan pemasaran.

Selain isu pemanfaatan madu hutan, dalam workshop ini juga dibahas tentang komitmen para pihak termasuk pemangku kunci (Disbunhut) terkait penyelamatan ekosistem dan habitat (kawasan hutan) dan keragaman hayati, dimana lebah hutan merupakan salah satu di dalamnya. Dalam ekspos singkat yang disampaikan oleh Lorens, selaku staf pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, bahwa untuk mendukung terjaminnya keberadaan lebah hutan diperlukan keamanan dan kesehatan ekosistem melalui perbaikan kawasan hutan guna mempertahankan bahkan meningkatkan jasa ekosistem kawasan tersebut.

Lorens memaparkan serangkaian aksi yang telah dikembangkan terutama di wilayah yang berada di antara Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) – Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) seperti upaya restorasi kawasan hutan lindung Lanjak, dan aspek peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan kelembagaan sebagai strategi membangun kondisi pemungkin (enabling condition) pengelolaan kolaboratif kawasan.

“Upaya ini guna menyediakan habitat dan sumber pakan bagi lebah dan fauna penting lainnya seperti orangutan serta penyediaan sumber penghidupan yang lestari bagi masyarakat sekitar hutan dengan menyediakan tanaman perkebunan seperti karet, gaharu yang ditanam di lahan masyarakat itu sendiri”, kata Lorens.

Menurutnya inisiasi ini untuk menyediakan kondisi pemungkin bagi pemangku kepentingan, terutama terkait dengan rencana pemerintah daerah Kapuas hulu mendorong adanya Kesatuan pengelola hutan produksi (KPHP) di lokasi dimana selama ini WWF bekerja. “Dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) maka dapat dijadikan peluang kerjasama bagi semua pihak terutama unutk menjamin kepastian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan disekitar mereka”, tegas Lorens.

Posted on

Disnaker Kapuas Hulu Cek Laporan WNA di Bunut Hulu

Putussibau, thetanjungpuratimes.com – Kegiatan tambang emas di Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu masih menjadi sorotan warga sekitar, lantaran memperkerjakan Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok. Sebelumnya perusahaan pertambangan emas ini memasukan 15 WNA, keseluruhannya lengkap dengan administrasi keimigrasian. Belakangan terakhir ada lagi 23 WNA yang masuk kel Desa Nanga Dua, hal ini sedang diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kapuas Hulu serta pihak Imigrasi Putussibau.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kapuas Hulu, Abdul Karim mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi kedatangan TKA di Bunut Hulu. Pihaknya pun tengah memeriksa ke lapangan terkait kebenaran masuknya WNA tersebut.

“Kalau pun ada nantinya warga asing tersebut, kita akan tanyakan kepada mereka ini apakah mereka sebagai turis atau tenaga kerja. Jika kedatangan warga aasing ini sebagai tenaga kerja, tentunya mereka harus melengkapi dokumen sebagai tenaga kerja,” ucapnya, Kamis (19/4).

Pria yang baru menjabat ini mengungkapkan, dirinya belum tahu perkembangan terhadap 15 TKA yang masuk beberapa waktu yang lalu, apakah saat ini mereka sudah melakukan kegiatan tambang emas atau belum.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Putussibau, Dios Dani mengungkapkan bahwa dirinya belum ada mendapatkan permohonan terkait akan masuknya 23 TKA tersebut. “Saya saja baru mendapatkan informasi WNA masuk ke Bunut Hulu. Menurutnya mungkin saja mereka itu (TKA) itu baru sampai kesini. Tapi biasanya setiap warga asing itu pasti akan melapor ke kami,” ujarnya.

Dios mengungkapkan, jika kunjungan warga asing itu hanya sifatnya biasa yakni kunjungan keluarga, maka mereka tidak perlu adanya rekomendasi dari Disnaker berupa Izin Mengunakan Tenaga Asing (IMTA).  “Lain halnya jika mereka kesini untuk bekerja, maka mereka harus ada IMTA dari Disnaker,” ucapnya.

Lanjut Dios, pihaknya tidak mempermasalahkan jika warga asing masuk ke Kapuas Hulu, asalkan dokumen mereka lengkap, maka akan kami berikan izin tinggalnya. “Kalau sudah lengkap dokumen mereka, kami pun tak bisa menolaknya,” tuturnya.

Dios mengungkapkan, untuk 15 TKA yang ada sebelumnya di Bunut Hulu tersebut, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan mereka. “Soalnya untuk mereka itu (15 TKA), kami beri izin tinggal selama enam bulan, paling baru berjalan dua bulanan mereka disana,” ujarnya.

Namun ia mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengevaluasi keberadaan orang asing didesanya dan dapat melakukan pengawaasan. Pasalnya, pihaknya juga keterbatasan tenaga untuk melakukan pengawasan. “Kami mohon kepada masyarakat, laporkan apabila ada yang merugikan terhadap masyarakat atas izin tinggal orang asing tersebut. Kami siap menindaklanjutinya,” tuntasnya.

(yohanes/adi)

Posted on

Disnaker Kapuas Hulu: THR Natal Sudah Diberikan

Putussibau  (Antara Kalbar) – Dinas Tenaga Kerja Kapuas Hulu menyebutkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk non-muslim yang merayakan Natal sudah diberikan bersamaan dengan THR Hari Raya Idul Fitri yang lalu.

“Menurut laporan pihak perusahaan untuk THR Natal sudah sekaligus diberikan bersamaan pada THR Idul Fitri yang lalu, sesuai permintaan tenaga kerja,” kata Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kapuas Hulu, Subandi ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu.

Sehingga kata Subandi, untuk Hari Raya Natal tahun ini, pihaknya tidak memberikan imbauan kepada perusahaan terkait penyaluran THR tersebut, karena memang yang berkaitan THR khusus non muslim juga sudah diterima.

Hanya saja, Subandi menegaskan apabila ada tenaga kerja yang belum menerima THR segera melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, agar bidang ketenagakerjaan memfasilitasi sehingga yang belum menerima bisa menerima haknya.

“Hingga saat ini belum ada yang melapor terkait THR tersebut,” kata Subandi.

Menurut Subandi, sesuai aturan THR disalurkan paling lambat seminggu sebelum hari raya.

“Jadi saya pikir untuk THR sudah tidak ada masalah lagi, karena pihak perusahaan sudah membayarkannya pada Hari Raya Idul Fitri waktu itu, jika ada yang belum menerima silahkan melaporkan kepada kami,” pinta Subandi.

(T.KR-TFT/N005) 
Pewarta : Timotius
Editor: Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Posted on

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu Fokus Kembangkan Dua Lokasi Transmigrasi

Tahun 2015 ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu  fokus mengembangkan dua lokasi transmigrasi. Dua lokasi transmigrasi berada di Kecamatan Embaloh Hilir dan Kecamatan Kalis. “Kami fokus pada dua Kecamatan itu, karena masih menjadi lokasi transmigrasi binaan,” kata Windarta, Kasi Penataan Kawasan Transmigrasi pada Disnakertransos Kapuas Hulu, Rabu (1/4/2015).

Lokasi transmigrasi di Kecamatan Embaloh Hilir ada di Desa Keliling Semulung. Sedangkan di Kecamatan Kalis, berada disekitar ibu kota kecamatannya yakni Desa Nanga Kalis. “Pada lokasi transmigrasi itu, selain diupayakan pemenuhan daya tampung transmigran, sarana prasarana pendukung juga akan ditambah,” tutur Kasi Penataan Kawasan Transmigrasi pada Disnakertransos Kapuas Hulu, pengembangan kedua lokasi transmigrasi ini akan didanai melalui APBN.

Untuk pemenuhan daya tampung di lokasi transmigrasi Keliling Semulung, akan ditambah lagi sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK) transmigran. “Di Keliling Semulung seharusnya di isi 300 KK, cuma penempatannya sejauh ini baru 105 KK di tahun 2013. Kalau tahun ini baru 95 KK, sisa yang 100 KK akan diusulkan lagi pada tahun 2016 nanti,” lanjutnya.

Demikian pula dengan lokasi transmigrasi di Nanga Kalis. Pada tahun 2010 lalu baru terisi 150 KK, kemudian di tahun 2011 kembali di isi 70 KK, sehingga masih kurang 80 KK transmigran. “Tahun 2014 lalu sudah kami usulkan penambahan transmigran di Nanga Kalis tapi baru bisa dipenuhi tahun ini, ada 80 KK yang akan ditambah, cuma surat resminya dari Transmigrasi Pusat belum masuk ke kami,” ungkap Kasi Penataan Kawasan Transmigrasi pada Disnakertransos Kapuas Hulu.

Seiring dengan penambahan KK di lokasi transmigrasi, lanjutnya, maka akan ditambah pula perumahan untuk transmigran. Selain itu, jalan poros dan lokasi transmigrasi juga dibangun. “Kemudian fasilitas umum yang kurang juga ditambah,” ujarnya.